• Jumat, 7 Mei 2021

KAMIS MANIS NGOBROL BISNIS

Waspada Investasi dan Kebijakan Restruk

Waspada Investasi dan Kebijakan Restruk AdministratorIntan Iwa Gartiwa, M.M. bersama Para Narasumber dan Peserta Acara Kamis Manis Ngobrol Bisnis dengan Tema ”Waspada Investasi dan Kebijakan Restruk”

KADINBANDUNG.COM Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Bandung bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional (KR) 2 Jawa Barat dan Bank BJB mengadakan Pelatihan dalam acara rutinKamis Manis Ngobrol Bisnis  dengan tema “Waspada Investasi dan Kebijakan Restruk” pada hari Kamis, 25 Maret 2021, di Graha KADIN Kota Bandung, Jalan Talaga Bodas No. 31 Kota Bandung.

Acara yang didiakan secara hybrid, offline (tatap muka)  dan online melaui zoom meeting ini menampilkan Keynote speaker Ketua KADIN Kota Bandung, Iwa Gartiwa dan Kepala Bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK (KR) 2 Jawa Barat, Riwin Mihardi, serta  para Narasumber Kepala Sub Bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK (KR) 2 Jawa Barat, Teguh Dinurahayu, Wakil Ketua Bidang UMKM dan Kemitraan, Bambang Tris Bintoro, Komite Tetap Waralaba dan Kemitraan, Bhakti Desta Alamsyah dan Gerry Achmad Sam B. dari Divisi Pemberdayaan Masyarakat Terpadu (PESAT) Bank BJB, dan sebagai moderator Meriza Hendri dari Komite Tetap Kewirausahaan KADIN Kota Bandung.

Iwa Gartiwa, MM. Memberikan Sambutan dalam Acara Kamis Manis Ngobrol Bisnis dengan Tema Waspada Investasi dan Kebijakan Restruk

Melalui sambutannya Ketua KADIN Kota Bandung , Iwa Gartiwa mengatakan, investasi dan pinjaman modal ini sebetulnya hal yang sangat penting sekali bagi para pelaku usaha, namun di lapangan banyak masalah yang dihadapi warga Bandung, Jawa Barat dan juga di seluruh Indonesia, dan ini dialami  baik oleh UMKM, koperasi, juga usaha-usahlainnya, banyak tawaran-tawaran investasi dan pinjaman yang  menjanjikan dengan nilai tambah yang berlebihan sehingga orang tergiur, ini yang harus diedukaan ke masyarakat.   Dengan adanya fintech atau pinjaman online ini harus diketahui, harus diteliti dulu, karena dari jumlah fintek yang ada sebanyak 439 buah, setengahnya adalah fintech  bodong atau ilegal yang tidak terdaftar di OJK dan tidak punya izin, setengahnya lagi itu yang terdaftar dan punya izin,  tutur Iwa Gartiwa.

“Jadi kita dalam acara Kamis Manis Ngobrol Bisnis episode ke 39 dengan menghadirkan OJK KR 2 Jawa Barat ini ingin memberikan edukasi kepada para pengusaha, UMKM khususnya, bahwa dalam usaha faktor trust itu lah yang harus dipegang, segala  sesuatu harus dikaji dulu secara matang, teliti dulu masalahnya, sehingga  tawaran investasi dan pinjaman ini tidak menjebak kita”, ujar Iwa Gartiwa.

Sementara Kepala Bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK (KR) 2 Jawa Barat, Riwin Mihardi mengapresiasi acara yang diadakan oleh KADIN Kota Bandung ini dan mengungkapkan bahwa sejauh ini literasi keuangan di Indonesia ini relatif masih rendah.  “Dari total populasi, literasi keuangan di kita masih sekitar 30%, sedangkan inklusi keuangan mencapai 70%,” ungkap Riwin Mihardi.

Menurutnya, literasi keuangan itu peranannya penting, sebab berkaitan dengan pengetahuan tentang lembaga jasa keuangan dan produk jasa keuangan.  termasuk juga didalamnya pengetahuan mengenai fitur, manfaat dan resiko, hak dan kewajiban terkait prioduk dan jasa keuangan. 

Dikatakan lebih lanjut oleh Riwin Mihardi, dalam hal inklusi keuangan, 70% dari total populasi penduduk itu memiliki rekening di lembaga jasa keuangan.  Namun hanya separuh diantaranya yang memahami produk jasa keuangan.

Riwin juga menyambut baik dengan adanya acara yang digelar KADIN Kota Bandung, karena merupakan peran serta dunia usaha dan industri jasa keuangan untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat, karena peninkatan literasi keuangan itu sebagai tanggung jawab bersama antara OJK dan Industri Jasa Keuangan.

“Edukasi literasi kepada para pelaku UMKM ini diharapkan nantinya bisa berlanjut, dan bisa disosialisakan atau sebarkan kembali kepada para pelaku usaha lainnya terkait pengelolaan dan perencanaan keuangan yang baik”, ujarnya. 

Pada acara yang sama Kepala Sub Bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK (KR) 2 Jawa Barat, Teguh Dinurahayu dalam paparan materinya menyampaikan bahwa pemahaman literasi keuangan atau industri jasa keuangan  Jawa Barat masih dibawah rata-rata nasional, masih dibawah provinsi-provinsi lain.   Apa yang disampaikan dari OJK dan para narasumber nanti diharapkan dapat disampaikan lagi ke kemasyarakat lain, wilayah kelurahan, kecamatan, komunitas, para supplier, pelanggan, pelan-pelan melalui pemahaman danpengetahuan tentang perbankan dan jasa keuangan.  Jadi tidak hanya diterima sendiri tapi disebarkan lagi ke orang lain,  tutur Teguh.

Teguh menjelaskan Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) yang dikeluarkan OJK untuk bertanya, melaporkan dan menyampaikan pengaduan terkait sektor jasa keuangan akan menjadi lebih mudah.  APPK ini bisa diakses melalui http://kontak157.ojk.go.id. Aplikasi ini dapat diakses dan digunakan mulai tanggal 1 Januari 2021.

Konsumen juga diharapkan dapat mengenali kanal resmi Kontak OJK 157 dalam hal penyampaian pengaduan, pemberian informasi dan penerimaan informasi melalui Telpon (021) 157, Whatsapp 081 157 157 157, IG Kontak157, Facebook Kontak OJK 157, jelas Tegus.

Sementara itu OJK juga mengeluarkan Kebijakan OJK Mitigasi Dampak Pandemi Covid-19, diantaranya Membagi Ruang  gerak Bagi Sektor Riil dengan program Restrukturisasi Kredit, Relaksasi penilaian Kualitas Kredit, Relaksasi Kewajiban pelaporan dan Pengembangan Ekosistem Digital UMKM, terang Teguh.

Para Peserta Menerima Materi dalam Acara Kamis Manis Ngobrol Binsis dengan Tema Waspada Investasi dan Kebijakan Restruk

Selanjutnya Teguh mengatakan prioritas debitur yang mendapat keringanan adalah memenuhi persyaratan yaitu debitur (UMKM atau pekerja informal seperti ojek online, nelayan dan usaha kecil lainnya dan Non UMKM, jangka waktu keringanan yang dapat diberikan dalam bentuk penyesuaian pembayaran cicilan pokok/bunga, perpanjangan waktu atau hal lain yang ditetapkan bank/leasing Max 1 Tahun (kini telah diperpanjang hingga Maret 2022), Permohonan disampikan melalui saluran komunikasi bak/leasing (tidak perlu hadir / tatap muka), Jika dilakukan secara kolektif, maka direksi wajib memvalidasi data yang diberikan kepada bank / leasing, ujarnya.

Teguh juga mengingatkan kepada UMKM  sebelum berinvestasi, pastikan bahwa itu legal dan logis, dan untuk bisa mengenali ciri-ciri investasi ilegal, diantaranya memberikan iming-iming keuntungan terlalu besar, jaminan bebas resiko, penggunaan testimoni pemuka agama/pejabat publik untuk endorsement, janji penarikan dana mudah dan fleksible, jaminan pembelian kembali (buy back guarantee, janji aset yang diinvestasikan aman, perkrutan konsumen baru sama dengan  bonus dan cashback besar.

“Kita harus waspada dengan investasi ilegal, dimana investasinya itu tidak terdaftar di OJK, bunga pinjaman yang tidak jelas, alamat peminjaman tidak jelas dan berganti nama, media yang digunakannya, pelaku fintech peer-to-peer lending ilegal tidak hanya menggunakan Google Play Store untuk menawarkan aplikasi, tapi juga link unduh yang disebar melalui SMS atau dicantumkan dalam situs milik pelaku, penyebaran data pribadi peminjam, kemudian tata cara penagihannya yang tidak hanya kepada peminjam tapi juga ditagihkan kepada keluarga, rekan kerja, hingga atasan diluar kontak darurat yang disampaikan peminjam, serta adanya fitnah, ancaman, hingga pelecehan seksual,dan penagihan juga dilakukan sebelum batas waktunya, urai Teguh . 

Editor: Laras Lestari

Bagikan melalui:

Komentar