Anggota DPD RI dari Komisi III, Eni Sumarni melakukan kunjungan dan temu aspirasi bersama  Jajaran Dewan pengurus Kamar Dagang dan Industri  (KADIN) Kota Bandung 

KADINBANDUNG.COM - Anggota DPD RI dari Komisi III, Eni Sumarni melakukan kunjungan dan temu aspirasi bersama  Jajaran Dewan pengurus Kamar Dagang dan Industri  (KADIN) Kota Bandung dan para pelaku UMKM di Kota Bandung dalam Dialog dan Penyerapan Aspirasi  dengan pembahasan  Dampak Ekonomi di masa Pandemi Terhadap Usaha di Kota Bandung, pada hari Jumat, 19 Februari 2021, bertempat Aula Graha KADIN Kota Bandung, Jalan Talaga Bodas No. 31 Kota Bandung.

Acara dihadiri oleh Ketua Kadin Kota Bandung, Iwa Gartiwa, Wakil Ketua Bidang UMKM dan Kemitraan, Bambang Tris Bintoro, Komite Tetap Organisasi dan Keanggotaan, Rustam Hutabarat, Komite Tetap MICE dan Promosi Usaha, Ilwan Syahwildan, Komite Tetap Waralaba dan Kemitraan, Bhakti Desta Alamsyah, dan Direktur Eksekutif KADIN Kota Bandung, Ridwan Kuniawan, serta  para UMKM Binaan Kadin Kota Bandung.

Kunjungan dan pertemuan ini dilaksanakan dalam rangka menyerap aspirasi, permasalahan dan kendala yang dihadapi para pelaku bisnis UMKM di Kota Bandung selama masa pandemi covid-19 terhadap usaha yang dijalankan mereka dan sudah sejauh mana pemerintah bermitra dengan KADIN sebagai wadah para pengusaha dalam membantu  UMKM dan ekonomi Kota Bandung dimasa pandemi, ungkap Eni Sumarni dalam sambutannya. 

Sejalan dengan itu Ketua  KADIN Kota Bandung, Iwa Gartiwa menyampaikan pada masa pandemi ini Kadin Kota Bandung terus melakukan kegiatan pembinaan bagi para pelaku UMKM di Kota Bandung  yaitu  setiap hari Senin “Coffee Monday”  untuk menampung curhatan permasalahan  UMKM dan “Kamis Manis Ngobrol Bisnis” suatu acara edukasi yang bersifat tematik yang diadakan setiap Hari Kamis.    Kadin memfasilitasi segala yang dibutuhkan oleh UMKM, mereka bisa bebas berkonsultasi ke Kadin, dan  dari sekian curhatan UMKM yang paling sering muncul adalah masalah permodalan dan pemasaran.

Dikatakan Iwa Gartiwa untuk masalah pembiayaan permodalan ini UMKM  masih terkendala dengan masalah birokrasi, terutama adanya BI checking, hal ini karena UMKM umumnya punya kredit motor, kartu kredit , lising,  bekas fintek, bahkan

dengan “bank emok” , karena itulah yang dirasa oleh UMKM paling mudah untuk diakses  tanpa persyaratan jaminan.

“Kadin Kota Bandung sendiri saat ini sudah bekerjasama dengan LPDB untuk penyaluran Dana Bergulir  bagi koperasi, tapi sejauh ini sangat  susah mencari koperasinya yang memenuhi persyaratan LPDB”, ujar Iwa

Lebih lanjut Iwa Gartiwa juga menyampaikan beberapa ajuan  sebagai aspirasi agar pemerintah memiliki keberpihakan yang lebih kepada para pelaku UMKM, karena para pelaku UMKM ini adalah penyokong utama ekonomi negara, dan pada saat pandemi yang paling repot adalah dunia usaha, khususnya UMKM, tetapi program pemulihan dan bantuan yang bergulir untuk masyarakat  dan UMKM sangat kecil.

Disamping itu Iwa juga mengharapkan agar  kewenangan OJK dihilangkan dan agar dikembalikan lagi ke BI supaya lebih berpihak pada kepentingan UMKM.

Menurut Iwa Gartiwa bahwa Kota Bandung sebagai hub produk  se-Jawa Barat dan DPD RI itu didalamnnya adalah tokoh-tokoh dari berbagai provinsi se-Indonesia, bisa sebagai ambosador, bisa mempublish serta memfalitasi  produk-produk UMKM Kota Bandung  supaya bisa tersebar ke seluruh Indonesia, minimal bisa saling publish di internalnya, selanjutnya bisa mengendorse produk-produk UMKM.

Senada dengan hal yang disampaikan Ketua Kadin Kota bandung, perwakilan dari UMKM  Dwi Purwati  yang bergerak di bidang fashion , menyampaikan keluhan yang sama,  masalah UMKM  tetap pada pemasaran, pemerintah belum ada yang benar-benar menjembatani produk UMKM, kalau UMKM sendiri sebenarnya sudah solid,    sudah focus di produk dan managerial, tapi perjuangan mereka apakan bisa dibantu pemerintah, perjuangan KADIN  secara market untuk prosuk UMKM sudah cukup kuat, yang dilakukan KADIN untuk UMKM sudah bagus, harapannya  dengan pertemuan dengan Anggota DPD RI ini akan bisa memperluas market produk UMKM secara nasional maupun internasional, baik secara online maupun offline

Hal lain yang menjadi aspirasi UMKM dalam pertemuan ini adalah agar setiap kegiatan-kegiatan, rapat-rapat di DPD, DPR dan MPR baik pusat maupun daerah  mengikutsertakan produk UMKM untuk konsumsi /snacknya, karena sudah dikurasi dan suadh teruji oleh KADIN.  Demikian halnya dengan pelatihan-pelatihan untuk UMKM dari pemerintah daerah yang selama ini dilakukan oleh berbagai dinas agar dilakukan satu sumber yaitu oleh KADIN sebagi wadah dunia usaha, dengan anggaran dari APBD.

Sementara itu Eni Sumarni mengatakan maksud dan kedatangannya adalah sesuai  tupoksi di Komisi III Bidang pendidikan,  kesehatan, ekonomi dan keolahragaan, menurutnya di masa pandemi  ini memang semua terkendala, apalagi ekonomi yang sekarang kita rasakan, tetapi secara nasional yang bertahan itu adalah UMKM, dan saya memberi apresasi kepada UMKM di Kota Bandung yang bertahan selama masa pandemi. dan sebaiknya dana bantuan yang lebih banyak disalurkan itu adalah ke UMKM, sesuai teori mani the law  untuk kebutuhan dasar isi perut dan kebutuah kesehatan.   Hal ini akan disampaikannya dalam sidang paripurna DPD RI pada tanggal 5 Maret 2021nanti agar menjadi bahan untuk pengambilan kebijakan, 

untuk menjadi produk kebijalakan yg benar-benar menyentuh pada kebutuhan UMKM.

Terkait masalah pemasaran Eni Sumarni menyarankan UMKM mulai membuat Website perkelompok  dan membuat aplikasi khusus UMKM  KADIN,  dan DPD sebagai penyambung lidah akan mencoba menyampaikan setiap aspirasi dari bawah ke pemerintah pusat, ungkapnya.

Editor: Ridwan Kurniawan